Jumat, 10 Agustus 2012

HAK ASASI MANUSIA

BAB I
IDENTIFIKASI MASALAH
            Kekuasaan adalah bagian dari unsur berdaulatannya pemerintahan dalam suatu Negara. Dengan kekuasaan maka peraturan dipatuhi, ketertiban diraih dan sebagai hasil dari berdaulatnya kekuasaan tersebut maka diharapkan masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan tenang dan rasa aman sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup.
            Tetapi bagaimana apabila kekuasaan tersebut diartikan dan digunakan secara membabi buta? Bagaimana apabila kekuasaan tersebut dipaksakan dan dengan berdalilkan demi kesejahteraan rakyat? Nicollo Machiavelli adalah salah seorang tokoh yang menuliskan mengenai penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan dan fungsi Negara dan tulisannya banyak menjadi dasar pemikiran bagi beberapa tokoh dunia yang namanya menjadi bagian dari sejarah dunia, sebagai contoh: Stalin, Lenin dan Adolf Hitler. Pandangan Nicollo Machiavelli adalah bahwa kekuasaan dapat digunakan tanpa batasan dan tidak terikat pada nilai-nilai moral dan kesusilaan selama tujuan dari penggunaan kekuasaan tersebut adalah demi kepentingan bangsa dan Negara.  
            Pandangan Nicollo Machiavelli tersebut dapat dikatakan sebagai wujud nyata dari diktarorisme dan salah satu esensi yang terdapat dalam komunisme. Indonesia sebagai Negara demokrasi sudah sepatutnya menentang pandangan ini. Indonesia adalah Negara hukum dan dalam Negara hukum, semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk pemerintah. Dengan pernyataan ini maka kekuasaan pemerintah Indonesia adalah kekuasaan yang dibatasi oleh hukum, dimana hukum diartikan sebagai kumpulan norma-norma yang berisi perintah maupun larangan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban interaksi sosial dalam masyarakat.
            Salah satu ciri Negara demokrasi dalah Negara tersebut mengakui keberadaan atau eksistensi dari hak asasi manusia dimana hak asasi manusia meliputi hak-hak dasar dan hak lainnya yang menjamin bahwa setiap manusia akan diperlakukan manusiawi tanpa adanya diskriminasi dari segi manapun. Dengan penegasan bahwa bangsa Indonesia dan Negara Indonesia adalah bangsa yang berpegang pada demokrasi dan Negara yang berdasar pada system demokrasi maka seharusnya kita bersikap sebagai bangsa yang democrat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi pada kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan kita sendiri melanggar dan mengingkari kedemokratisasiannya. 
            PETRUS, singkatan dari Penembak Misterius adalah bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Pemerintahan Indonesia yang pada saat itu berada dibawah kekuasaan Orde Baru yang mana dipimpin oleh Presiden Soeharto mengambil inisiatif untuk melakukan usaha peningkatan pengamanan Negara atas nama peningkatan keamanan, ketertiban dan perlindungan terhadap bangsa dan Negara dengan menggerakan pasukan TNI dalam suatu operasi pembasmian preman-preman ataupun orang-orang yang dicurigai dan dianggap memiliki kapabilitas untuk mengacaukan keamanan Negara sebagai reaksi dari tingginya tingkat kejahatan saat itu.
            Petrus berawal dari operasi pe­nang­gulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan peng­har­gaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keber­ha­silan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadap­an Rapim ABRI, Soehar­to meminta polisi dan ABRI mengambil lang­kah pemberantasan yang efektif me­ne­kan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pang­­­opkamtib Laksamana Soedomo da­lam rapat koordinasi dengan Pangdam Ja­ya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Ja­ya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di ma­sing-masing kota dan provinsi lainnya.
            Operasi ini merupakan salah satu langkah keras dan sangat ekstrim yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Tidak hanya menimbulkan ketakutan dikalangan para criminal tetapi juga menimbulkan trauma bagi masyarakat pada saat itu. Pro dan kontra dalam masyarakat terdengar seperti angin sepoi-sepoi tanpa suara. Pemerintahan Soeharto menunjukkan kekuatannya dan memastikan bahwa rakyat harus mendukung dan yang tidak mendukung lebih baik tidak bersuara. Amnesti Internasional yang mengirimkan surat kepada pemerintahan Soeharto, mempertanyakan mengenai kebijakan operasi ini dan mendapatkan penegasan oleh Presiden Soeharto bahwa langkah yang ia ambil adalah diperlukan mengingat kondisi saat itu yang oleh pemerintahan dianggap sebagai masa genting.
    Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di an­­taranya 15 orang tewas ditembak. Ta­hun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di an­taranya tewas ditembak. Para korban Pe­trus sendiri saat ditemukan masyarakat da­lam kondisi tangan dan lehernya te­ri­kat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, la­ut, hutan dan kebun. Pola pengambilan pa­ra korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat ke­amanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang Dandim 0734 Letkol CZI M Hasbi (kini Wakil Ketua DPRD Jateng, red) sebagai operasi pembersihan para gali (Kompas, 6 April 1983). Panglima Kowilhan II Jawa-Madura Letjen TNI Yogie S. Memet yang punya rencana mengembangkannya. (Kompas, 30 April 1983). Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup.
Sebagai Negara dengan faham demokrasi dan Negara yang berlandaskan hukum, PETRUS adalah lambang kegagalan bangsa ini memahami demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan menghormati keberadaan hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi alas an bagi kelompok kami melakukan pembahasan mengenai pelanggaran hak asasi manusia pada kejadian PETRUS di Indonesia dikaitkan dengan Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab sebagai salah satu dasar pengakuan bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dan Indonesia sebagai Negara hukum.  










BAB II
PEMBAHASAN MASALAH

1.      Definisi Negara Hukum
Negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtstaat atau Rule of Law yang merupakan bentuk dari perumusan yuridis ke gagasan konstitusionalisme. Secara sederhana, yang dimaksud dengan Negara hukum adalah:
           
“Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum”

Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan usupremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.
            Apabila Negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan Negara itu juga harus berdasarkan aras suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi dalam Negara hukum adalah konstitusi yang bercirikan gagasan konstitusionalisme yaitu adanya  pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga Negara. Dalam Negara hukum, baik penyelenggara pemerintahan maupun warga Negara tunduk dihadapan hukum.

2.      Negara Hukum Formil dan Negara Hukum Materil
2.1  Negara Hukum Formil
“Negara hukum dalam arti sempit yaitu Negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat Negara”.

Dalam negara  hukum formil, negara tidak campur tangan secara banyak terhadap uurusan dan kepentingan warga Negara. Urusan ekonomi diserahkan kepada warga dengan dalil laissez faire, laissez aller yang berarti jika warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka negara akan sehat.  
            Banyaknya kecaman terhadap Negara hukum formil dikarenakan begitu jelasnya kesenjangan ekonomi dikalangan masyarakat terutama setelah Perang Dunia kedua. Namun gagasan tersebut perlahan berubah bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan harus aktif mengatur kehidupan ekonopmi dan social masyarakat.
            Gagasan baru tersebut disebut dengan Welfare State atau negara kesejahteraan. Bentuk gagasan baru inilah yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya Negara Hukum Materil.
2.2  Negara Hukum Materil
“Negara hukum dalam arti luas yaitu dimana pemerintahan diberi Freies Ermessen yang memberikan kemerdekaan bagi negara untuk turut serta dalam kehiudupan ekonomi social dan keleluasaan untuk tidak terikat pada produk legislasi parlemen”

Konsep Negara hukum yang demikian berbeda dengan konsep Negara hukum formil pada abad ke-19. Pada Negara hukum materil atau modern, pemerintah bahkan memiliki kekuasaan legislative. Kewenangan ini meliputi 3 hal berikut:
a.       Adanya hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang bahkan membuat peraturan yang sederajat dengan undang-undang tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan parlemen, meskipun dibatasi kurun waktu tertentu.
b.      Adanya hak delegasi yaitu hak untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
c.       Adanya droit ermessen yaitu hak menafsirkan sendiri undang-undang yang masih enunsiatif.
3.      Ciri-ciri Negara Hukum
Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechstaat sebagai berikut:
a.       Hak asasi manusia
b.      Pemisahan atau pembagian kekuasaan yang menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan Trias Politika
c.       Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
d.      Peradilan administrasi dalam perselisihan
Adapun AV Dicey dari kalangan hukum Anglo Saxon member cirri-ciri Rule of Law sebagai berikut:
a.       Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum
b.      Kedudukan yang sama dihadapan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat
c.       Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan
Adapun ciri-ciri rehchstaat diatas masih sangat dipengaruhi oleh konsep Negara hukum formil yang dapat dilihat dari minimnya campur tangan pemerintah dalam aspek kehidupan masyarakat.
            Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam Internasional Commissian of Jurits pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan cirri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law sebagai berikut:
a.       Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
b.      Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
c.       Kebebasan untuk menyatakan pendapat
d.      Pemilihan umum yang bebas
e.       Kebebasan untuk berorganisasi dan beropposisi
f.       Pendidikan civics (kewarganegaraan)

4.      Negara Hukum Indonesia 
4.1  Landasan Yuridis Negara Hukum Indonesia
Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi ”Negara Indonesia adalah Negara hukum” . Dimasukkannya bagian ini didalam UUD 1945 menunjukan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah dan harus merupakan Negara hukum.
      Sebelumnya landasan hukum Indonesia kita temukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:
1.      Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat). Negara Inodonesia berdasarkan atas hukum (rehchstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat).
2.      System konstitusional pemerintahan berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak berdasar).
Konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukkan sebagai konsep Negara hukum materil atau Negara hukum dalam arti luas, berdasarkan apa yang tertuang didalam UUD 1945 Alenia ke IV yang menunjukkan bahwa Negara tidak hanya bertugas dan bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban udunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.
            Dasar lain yang menjadi landasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dalam arti materil terdapat dalam bagian pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut:
1.      Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan social Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat.
2.      Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.     

5.      Hakikat Hak Asasi Manusia
5.1  Definisi Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, yaitu:
1.      Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama dalam hal harkat dan martabatnya. Semua manusia adalah sama tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa dan sebagainya.
2.      Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah mahluk daripencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan tuhan semua manusia adalah sama kecuali dalam hal amalnya.

5.2  Macam Hak Asasi Manusia
Berdasarkan pengertian hak asasi manusia, cirri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah:
1.      Tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi.
2.      Berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
3.      Tidak boleh dilanggar
a.       Hak asasi manusia berdasarkan Piagam PBB tentang deklarasi Universal of Human Rights 1948, meliputi:
a.       Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat
b.      Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
c.       Hak menganut aliran kepercayaan atau agama
d.      Hak untuk hidup
e.       Hak untuk kemerdekaan hidup
f.       Hak untuk memperoleh nama baik
g.      Hak untuk memperoleh pekerjaan
h.      Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
b.      Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, meliputi:
a.       Hak untuk hidup
b.      Hak untuk berkeluarga
c.       Hak untuk mengembangkan diri
d.      Hak kemerdekaan
e.       Hak berkomunikasi
f.       Hak keamanan
g.      Hak kesejahteraan
h.      Hak perlindungan
Hak asasi manusia meliputi berbagai bidang, sebagai berikut:
a.       Hak asasi pribagi (Personal Rights). Hak untuk diakui sebagai warga Negara.
b.      Hak asasi ekonomi (Property Rights). Hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, hak mendapatkan hidup layak.
c.       Hak asasi social dan kebudayaan (Sosial and Cultural Rights). Hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, hak berekspresi.
d.      Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (Rights of Legal Equality).
e.       Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (Procedural Rights)
6.      Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
6.1  Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis
Inggris mengawali pengakuan akan hak asasi manusia melalui Magna Charta atau Piagam Agung pada masa pemerintahan Raja John dimana melalui Magna Charta kekuasaan raja di Inggris mulai dibatasi. Dilanjutkan kembali dengan Petition of Rights mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya, kemudian Habeas Corpus Act mengenai aturan penahanan dan pemeriksaan tahanan dan yang terakhir Bill of Rights yang merupakan bentuk perlawanan Parlemen Inggris kepada Raja James ke 2 yang berisikan kebebasan pemilihan anggota parlemen, berbicara dan mengeluarkan pendapat pajak, undang-undang, pembentukan tentara yang harus seizing anggota parlemen dan adanya hak parlemen untuk mengubah keputusan raja.
Amerika merupakan Negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya. Declaration of Independence of The United States yang merupakan bagian dari konstitusi Amerika Serikat merupakan wujud nyata perjuangan melawan penindasan pemerintahan Inggris. Perjuangan penegakan hak asasi manusia di Amerika Serikat didasari dari pemikiran John Locke tentang hak-hak alamiah yaitu Life, Liberty dan Property.  
Revolusi Perancis sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI melahirkan naskah Declaration des Droits de L’homme et Du Citoyen (deklarasi hak-hak manusia dan warga negara). Revolusi ini sangat terkenal di Eropa dengan semboyan Liberty, Egality, dan Fraternity (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Deklarasi ini kemudian dimasukkan kedalam konstitusi Perancis.
6.2  Atlantic Charter Tahun 1941
F.D. Roosevelt merupakan pemrakarsa dari lahirnya Atlantic Charter yang kemudian memunculkan The Four Freedom, yaitu freedom of religion, speech and thought, fear and want. Lahirnya Atlantic Charter merupakan reaksi terhadap keadaan yang muncul akibat dari berlangsungnya Perang Dunia ke II.
6.3  Pengakuan Hak Asasi Manusia Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
10 December 1948, PBB berhasil merumuskan naskah Universal Declaration of Human Rights. Isi pokok deklarasi itu terdapat pada Pasal 1 yang menyatakan:
“Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan ”  
Deklarasi ini merupakan lambing dari suatu komitmen moral oleh dunia internasional terhadap hak asasi manusia.
6.4  Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966
Pada tahun 1966, PBB melahirkan suatu Covenants on Human Rights dan diratifikasi oleh Negara-negara anggota PBB. Covenants tersebut berisikan:
1.      The International on Civil and Political Rights
2.      The Internationan on Economic, Social and Cultural Rights
3.      Optional Protocol
Berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia, yaitu:
1.      Generasi Pertama Hak Sipil dan Politik bermula di dunia Barat (Eropa)
2.      Generasi Kedua Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diperjuangkan di Negara sosialis Eropa Timur
3.      Generasi Ketiga Hak Perdamaian dan Pembangunan yang diperjuangkan oleh Negara-negara berkembang (Asia-Africa)
4.      Generasi Keempat yang mengkritik peranan Negara dalam proses pembangunan yang berfokus pada ekonomi sehingga menimbulkan dampak negative bagi keadilan rakyat. 

7.      Hak Asasi Manusia Di Indonesia
7.1  Pengakuan Bangsa Indonesia Akan Hak Asasi Manusia
Pengakuan hak asasi manusia oleh bangsa Indonesia sudah tercermin dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri, yaitu:
1.      Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke 1 yang berbunyi “bahwa sesunggunya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa”
2.      Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke 4 yang berisi sila-sila Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah landasan idil akan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.
3.      Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, social dan budaya.
4.      Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan macam-macam hak asasi manusia
5.      Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang No. 39 tahun 1999)
7.2  Penegakan Hak Asasi Manusia
Penegakan hak asasi manusia melalui dibentuknya lembaga-lembaga yang khusus yang menangani masalah hak asasi manusia adalah wujud keseriusan bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi keberadaan dan pengakuan terhadap HAM. Beberapa lembaga tersebut diantaranya:
1.      Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2.      Pengadilan Hak Asasi Manusia
3.      Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia
4.      Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Lembaga Swadaya masyarakat yang turut serta dalam usaha penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia antara lain:
1.      KONTRAS
2.      YLBHI
3.      Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
4.      Human Rights Watch
7.3  Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia
Beberapa konvensi internasional tentang hak asasi manusia adalah:
1.      Universal Declaration of Human Rights
2.      International Covenants of Civil and Political Rights
3.      Declaration on Rights of People and Peace
4.      African Charter on Human and Peoples
5.      Cairo Declaration on human Rights in Islam
6.      Bangkok Declaration
7.      Vienna Declaration 
7.4  Keikutsertaan Indonesia Dalam Konvensi Internasional
Beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia adalah sebagai berikut:
1.      Konvensi Jeneva, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958   
2.      Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958   
3.      Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan , diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984   
4.      Konvensi Hak Anak , diratifikasi dengan  Undang-Undang Nomor 36 tahun 1990   
5.      Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya, diratifikasi dengan  Undang-Undang Nomor 58 tahun 1991    
6.      Konvensi Internasional terhadap Antiapartheid dan Olahraga, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 1993   
7.      Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998     
8.      Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 83 tahun 1998      
9.      Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, diratifikasi dengan Undang-Undang 29 Nomor tahun 1999     
10.  Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, social dan budaya, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005      
11.  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005      

8.      Pelanggaran Pasal-Pasal Konvensi Internasional pada kasus PETRUS
Operasi celurit atau yang kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan peristiwa PETRUS merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap hukum positif itu sendiri. Penangkapan tanpa surat perintah, tanpa tuduhan yang jelas, tanpa kesempatan untuk diadili dimuka pengadilan, tanpa kesempatan melakukan pembelaan, penggunaan kekerasan dalam penangkapan dan interogasi dan eksekusi tanpa putusan pengadilan menunjukan bahwa Indonesia masih belum siap dan konsekuen dalam menyatakan diri sebagai Negara demokrasi dan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk turut patuh terhadap hasil perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat demi terciptanya perdamaian dunia. Termasuk dalam penegakan hukum menyangkut hak asasi manusia oleh masyarakat dunia. 
Berikut adalah beberapa pasal yang dilanggar didalam kebijakan pemerintah orde baru melalui pelaksanaan Operasi Celurit di tahun 80-an atau yang dikenal dengan peristiwa PETRUS:
1.      Convention Against Torture dan Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment:
a.       Article 1.
The right to protection against torture
(perlindungan terhadap penganiayaan)
b.      Article 2.
(1)Legislative, administrative, judicial measures to prevent acts of torture.
(tindakan legislatif, administratif, pengadilan untuk mencegah penganiayaan )
(2)Wether a state of war or threat of war, internal political instability or any other public emergency.
(keadaan perang atau ancaman perang, politik atau keadaan darurat umum tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindakan penganiayaan)
(3)An order from superior officer may not be invoked as justification of torture.
(perintah dari atasan tidak dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran tindakan penganiayaan)
c.       Article 4.
(1)Each state party shall ensure that all of torture are offences under its criminal law.
(jaminan setiap Negara bahwa semua tindakan penganiayaan merupakan pelanggaran menurut hukum pidana)
d.      Article 7.
(3)Right to fair treatment at all state of proceeding
(perlakuan yang adil bagi pelaku kejahatan)
e.       Article 11.
In conducting interrogation torture is prohibited
(dalam melakukan interogasi tidak diperkenankan melakukan penyiksaan)
f.       Article 12.
Guarantee for a prompt an impartial investigation by the competent authorities
(jaminan penyelidikan oleh penguasa dengan segera dan adil)
      
2.      International Covenant on Civil dan Political Rights
a.       Article 2.
(1)To ensure all individuals, the rights recognized in the present covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religious, polical or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
(untuk menjamin semua individu, hak-hak yang diakui dalam perjanjian ini, tanpa pembedaan apapun, yang menyangkut ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, atau keturunan)
b.      Article 6
(1)The right to life
(hak alamiah atas kehidupan)
(2)Sentence to death shall be imposed only for the most serious crime
(Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang serius)
c.       Article 9
(1)The right to liberty and security of person
(hak atas kebebasan dan keamanan pribadi)
(2)the right to promp information of the reasons at the time of arrest
(hak untuk diberitahu alasan-alasan pada saat penangkapan)
(3)The right to a speedy trial
(Hak seseorang yang ditahan atau ditangkap untuk dibawa kemuka pengadilan)
(4)Anyone who is arrested or detained shall be entitled to take proceedings before a court
(Semua orang yang ditahan berhak mengajukan perkara ke muka pengadilan)
d.      Article 14
(2)The right to be presumed innocent until proved guilty according to law
(hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti menurut hukum)
(3.a)The right to be informed promptly of the nature and cause of the charge against him
(hak untuk mengetahui alasan tuduhan)
(3.b)The right to have adequate time and facilities for preparation of his defence
(hak untuk memperoleh waktu dan fasilitas dalam mempersiapkan pembelaan)
 (3.c)The right to be tried without undue delay
(hak untuk diadili tanpa penundaan)
(3.d)The right to be tried in his presence and to defend himself in person or through legal assistance
(hak untuk diadili dengan kehadirannya dan untuk membela diri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya)
e.       Article 16
Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law
(setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan yang sama dihadapan hukum)












KESIMPULAN
            Apa yang terjadi di era 80-an menunjukkan adanya penyalahgunaan kesalahan yang kemudian mengakibatkan hilangnya konsistensi bangsa ini terhadap keputusan bangsa untuk menganut pada faham demokrasi, melandaskan Negara pada hukum dan berpegang pada ideology Pancasila. Oleh sebab itu, maka kekuasaan harus selalu berada didalam pengawasan rakyat agar kekuasaan tersebut tidak menjadi senjata yang digunakan oleh penguasa untuk menindas, mendiktasi opini penguasa terhadap rakyat.
            Eksistensi manusia sebagai mahluk dengan tingkat intelijensi tinggi, berhati nurani telah menempatkan manusia dalam posisi tertinggi dihadapan semua ciptaan Allah. Hal-hal tersebut kemudian memunculkan pemahaman mengenai keberadaan hak asasi manusia. Oleh sebab itu maka pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan merendahkan derajat manusia yang melanggarnya dan menempatkan posisinya tidak lebih dari mahluk lain dibawah manusia.
            Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan Beradab berusaha membentuk manusia Indonesia yang memiliki rasa keadilan, manusia yang memperlakukan manusia lain dengan rasa hormat, tanggung jawab dan penuh dengan kebijaksanaan. Sedangkan kata “beradab” menunjukkan harapan Pancasila untuk melahirkan manusia dengan pemikiran yang mengikuti nurani, kemajuan pemikiran manusia yang ditunjukkan dengan kelahiran norma-norma pembentuk hukum. Keberadaban ditunjukkan dengan dipatuhinya hukum dengan dasar kesadaran akan pentingnya hukum itu sendiri. Maka tidak ada dasar apapun di dunia yang dapat dijadikan alas an pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama kita masih menyebut kita sebagai manusia yang beradab.









SARAN

            Sudah waktunya Indonesia membuat Kitab Undang-Undang yang bukan merupakan hasil karya penjajah melainkan hasilkarya anak bangsa. Biarlah Indonesia menegakkan hukum yang bercirikan Indonesia, dibuat oleh putra-putri Indonesia dan bagi bangsa Indonesia sehingga lebih dapat dimengerti oleh masyarakat umum sehingga benar-benar dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
            Dengan dibuatnya “hukum Indonesia” ini, maka kesadaran akan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dapat lebih dipahami dan diharapkan kesadaran akan keberadaan hak asasi manusia akan semakin dihormati.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar